Sejatinya, ini fakta yang ironis. LKPP seperti tak bergerak dari status disclaimer yang diberikan BPK. Status ini sudah diberikan BPK pada 2004, 2005, dan 2006. Tahun 2007 pun, tak ada perbaikan sehingga BPK memberikan stempel disclaimer kembali. Artinya, LKPP masih saja memuat berbagai kelemahan. Pernyataan disclaimer yang berulang-ulang ini jelas akan mempertebal keraguan investor, terutama asing maupun negara donor, untuk berinvestasi di Indon.

Dengan praktik penyelenggaraan kegiatan publik seperti itu, keberadaan mekanisme APBN menjadi patut dipertanyakan. Untuk apakah sesungguhnya pemerintah mengajukan APBN kepada DPR, seandainya di luar mekanisme tersebut pemerintah memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan dan membiayai kegiatan publik sekehendaknya sendiri? Selain itu, pengungkapan Buloggate secara tidak langsung memperlihatkan sedang terjadinya pertarungan sengit pada t.