Selasa, 29 Juli 2008. 13,82 Persen Saham Bambang Tri di Bimantara Terancam Disita. 8221;Kami hanya menjalankan perintah klien kami, Bu Halimah Triatmodjo. Seperti diketahui Keputusan Majelis Hakim PA Jakpus, yang diketuai oleh Alizar Jas, memenangkan Halimah atas sita harta bersama .

Jumat, 18 Juli 2008. Luluk selanjutnya akan menjabat sebagai SAM ESDM Bidang SDM dan teknologi yang ditinggalkan Evita. Rabu, 12 Maret 2008.

Yudhoyono Sebut Lima Kriteria Calon Wapres. Jangan Ada Kesemena-menaan Dalam Cekal Syamsul Nursalim. Pencekalan Sjamsul Nursalim Menimbulkan Ketidakpastian Hukum. SBY Desak Pemulihan Harga Diri Kejagung. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Harus Mendorong.

Jangan Ada Kesemena-menaan Dalam Cekal Syamsul Nursalim. Kuasa Hukum Syamsul Nursalim, Maqdir Ismail menyaku belum menerima kabar mengenai perpanjangan masa pencekalan terhadap kliennya. Meski begitu, menurut Maqdir, tidak tertutup kemungkinan. Diposkan oleh The Indonesia Monitor Group.

Pertanyaannya, siapakah yang akan menggantikannya menjadi Menko Perekonomian? Sejumlah spekulasi muncul dan sejumlah nama menteri diusung untuk menggantikan posisi Boediono. Diposkan oleh Indonesia Care Group. Senin, 07 April 2008.

Menurut anggota MPPI Kukuh Sanyoto, di Jakarta, Rabu, jika terbukti dugaan adanya tren pemusatan kepemilikan stasiun televisi, maka itu telah melanggar Undang-Undang Penyiaran No. 8220;Dalam undang-undang disebutkan, misalnya, setiap badan hukum ata.

Tragedi Marubeni Memicu Kemarahan Investor Jepang. Data terakhir dari Japan Bank for International Cooperation. Kini hanya menempati urutan ke sembilan dari sepuluh negara tujuan investasi Jepang, padahal sebelumnya berada di posisi kedua atau ketiga. Besar tujuan investasi Jepang,. Karena ketidakpastian hukum yang luar biasa besar dan dinilai tidak memiliki sense of speed.

Sabtu, 08 Desember 2007. Kepastian Ijin Jadi Kendala Investasi di Indonesia. Kepastian ijin berusaha masih menjadi kendala bagi investor ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia, untuk itu maka pemerintah pusat dan daerah harus mampu memberi pelayanan terbaik di bidang perijinan bila ingin investasi masuk ke negara kita. Selain perijinan, maka pemerintah daerah juga diminta untuk tidak terlalu pentingkan soal pelaporan ketika sudah mulai berusaha di Indonesia, yakn.

SBY Abaikan Calon Internal BI. Menurut sumber Jawa Pos, surat dari Presiden SBY itu diterima Sekretariat Pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta tadi malam sekitar pukul 21. Setelah Gubernur BI Burhanuddin Abdullah tidak bersedia dicalonkan kembali setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus aliran dana BI, kalangan internal BI berusaha memunculkan nama kandidat baru. Nama-nama yang beredar, antara lain, Deputi Gubernur BI Hartadi A.